Target 2019, Satgas Saber Pungli Seluruh Laporan Masyarakat Zero

Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Irjen.Widanto Poesoko menyatakan;Saber Pungli ini jadi pintu awal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih tinggi. Di tahun 2019 Satgas Saber Pungli menargetkan seluruh laporan masyarakat zero.”saya ingin seluruh laporan masyarakat zero, saya tindak lanjuti semua, ini masih ada sekitar 14 ribu sekian dan yang hoaks juga banyak. Yang hoaks diitung udah ada 8 ribu sekian,” kata Irjen Widianto Poesoko kepada wartawan.
Sejak satgas ini berdiri tanggal 20 oktober 2016 ini sampai sekarang (2018), masih kata Irjen Widianto Poesoko; dua tahun ini, terdapat ada 36.508 (aduan) masyarakat. Dari 36 ribu itu.”Sebagian saya kirim ke daerah.Kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara, saya kirim ke daerah, di Bandung saya lempar ke Jawa Barat, di Surabaya saya lempar ke Jawa Timur. Jadi semua unit serentak di Indonesia bergerak menangani masalah.Selain mereka juga terima pengaduan dari lokal mereka. Dari pusat mengirim pendistribusian, TO lah istilahnya, yang kami terima kami kirim ke daerah-daerah. untuk aduan di 2018 sendiri, dari Januari 2018 sampai dengan akhir tahun 2018 baru sekitar 1400 setahun ini.Pengaduan yang paling banyak itu di sektor pelayanan masyarakat, kedua di pendidikan, ketiga masalah hukum, empat perizinan, lima kepegawaian, enam pengadaan barang dan jasa..Bagi mereka oknum penyelenggara negara yang terbukti bersalah yang terbukti melakukan tindakan Pungli, dikenakan sanksi berupa ada yang diturunkan pangkat, ada yang dipecat, ada yang enggak boleh sekolah, tunda kenaikan pangkat, macem-macem.Satgas Saber Pungli tidak hanya membidik oknum penyelenggara negara saja, ya semuanya termasuk swasta juga bisa dibidik, di sektor swasta Banyak juga aduan..kalau swasta mungkin enggak ada atasannya kan bisa masuk pasal 351 pemerasan. Jadi kena pemerasan.Kalau di swasta misalnya ada orang cari kerja, ngelamar, ada yang mungut pegawainya, kemudian yang mau cuti, mau apa, ini dipungut juga, swasta buruh, sama juga di rumah sakit-rumah sakit swasta perlu diwaspadai. Ada oknum-oknum seperti itu.Kasus yang nominalnya paling besar yang pernah ditangani di 2018 masih sekitar baru 10 jutaan.. sejak 2016, yang paling besar; Kalau yang paling besar di 2017, di Komura (Koperasi Samudera Usaha) itu 280 miliar,”ungkapnya. .
Dijelaskan oleh Irjen.Widianto Poesoko, tentang kedudukan Satgas Saber Pungli; Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).”Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.Menurut Perpres, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan dan merencanakan serta melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.Kemudian, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.“Menurut Perpres, susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas Pengendali/Penanggungjawab yakni Menko Polhukam, Ketua Pelaksana yakni Inspektur Pengawasan Umum Polri, Wakil Ketua Pelaksana I yakni Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Pelaksana II yakni Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan dan Sekretaris yakni Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;Anggotanya sendiri berasal dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara dan dan Polisi Militer TNI, jelas Irjen.Widianto Poesoko. .
Harapan Irjen.Widianto Poesoko selaku Sekretaris Satgas Saber Pungli terkait pemberantasan pungli; Pertama harapan pada masyarakat supaya tidak takut lapor pada pungli, untuk pelapor kami jamin aman dirahasiakan enggak ketahuan. Dan makanya kami juga koordinasi dengan Kejaksaan, Kehakiman dan Pengadilan, Yang kedua, satgas bisa diberikan dukungan materil, juga sarana prasarana yang memadai. “Beda dengan KPK, kalau KPK kan itu punya alat nih sadap. Kita enggak, kita manual. Pandangan mata, lihat pak disana pak, bagian Dukcapil pak dipungut pak tiap orang sekian, tungguin, begitu (ketahuan), (langsung) plek bek (tangkep).Kami juga sudah memberikan beberapa sarana bagi masyarakat yang mau lapor pungli , ke Call Center 123, SMS 1123 kemudian saberpungli.go.id atau email bisa juga, Satgas Saber Pungli hingga kini masih terus berupaya menggencarklan sosialisasi; sekarang sosialisasi kita udah sampe 300 ribu kali.Sekarang tidak hanya di tingkat kota, tapi Babinsa dan Babinkamtibmas itu kita beri bekal sosialisasi di tingkat desa”pungkas Irjen.Widianto Poesoko kepada wartawan.(Sutri – Banyumas Pos).

Berita Terkait

Leave a Comment