SIDAK ANGGOTA DPRD KAB KEBUMEN DI SD N SIDOMUKTI AMBAL TERKAIT DUGAAN PUNGLI

img 20201027 wa0075

KebumenBanyumaspos.com 26/10/2020, warga masyarakat/ Wali murid mengeluhkan adanya sumbangan sukarela sebesar Rp 250.000 disaat pandemi covid-19 menghantam perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk, mulai awal April hingga sekarang. Sementara siswa untuk saat ini tidak belajar langsung melainkan melalui media online (daring) yang juga menghabiskan banyak uang untuk membeli Kuota. Sehingga beberapa wali siswa menyampaikan keluh kesahnya kepada salah satu staf LBH dan beberapa LSM kebumen untuk mencari solusi terbaik.

Terkait adanya program pendidikan wajib belajar 9 Tahun Gratis, khususnya di sekolah berstatus Negeri. PERPRES no 87 Tahun 2016 yang mengatur tentang (Pungli), larangan pihak sekolah memungut biaya dari wali/siswa/i dalam bentuk apapun. Perpres ini membebaskan bentuk2 pungli di sekolah mencapai 58 bentuk pungutan diantaranya,Sumbangan Pergantian Kepala Sekolah Baru (no 21) dan biaya pembuatan fisik, pagar dll (no 23). Mentri pendidikan dan kebudayaan no 44 tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menjelaskan tentang larangan pungutan dan sumbangan apapun dalam satuan pendidikan. Jika pihak sekolah melanggar UU tersebut maka akan di kenakan sangsi disiplin dan hukuman pidana (Penjara).

img 20201027 wa0073

Sidak yang di lakukan oleh beberapa anggota Dewan DPRD Kab Kebumen, senin siang tanggal 26/10 sekira pukul 14.00 di SD N Sidomukti Kec Ambal, hadir Tiga (3) Anggota Dewan komisi A, dan B. Tatag,Khotijah dan Hesti (dari beberapa fraksi). Hadir juga kepala sekolah SD N Sidomukti, dewan guru, ketua Komite Sekolah, dan perwakilan dari wali Siswa serta beberapa anggota LBH dan LSM. Sangat disayangkan sebagai kepala Desa Sidomukti, Nasirudin tidak dapat hadir memenuhi undangan, (melalui panggilan/Tlf/WA).

Menurut keterangan dari ketua komite sekolah Tuflihun, yang masih berstatus PNS, (Guru di SD N Prasutan Ambal) menjelaskan, Bahwa sekolah dilarang mengadakan iuran, tetapi kalau mengadakan Sumbangan itu boleh,menurut ketua komite. Setiap akhir tahun ajaran kelas 6 /kelulusannya, pihak komite menanyakan kepada Wali siswa soal Sumbangan “Kenang kenangan” Wali (siswa bingung).

img 20201027 wa0074

Surat edaran yang di tandatangani oleh kepala sekolah dan stempel SD N Sidomukti, menurut Misran selaku kepala Sekolah bahwasannya surat tersebut, merupakan bentuk sosialisasi/ pemberitahuan kepada para wali murid (mengingatkan). Kepala sekolah justru malah menjelaskan tentang kegiatan USP ketika surat edaran tersebut di bacakan dan di tanyakan maksud dan tujuannya, oleh Khotijah (DPRD), yang isi suratnya mengadakan dana Tasyakuran Kelulusan Sekolah, dan ini merupakan surat resmi dari pihak sekolah yang harus dipertanggung jawabkan. Namun menurut ketua komite, pihak sekolah hanya numpang surat adaran saja, terjadilah adu argumen, (Simpang siur antara ketua komite dengan kepala sekolah)

Tatag DPRD Kebumen komisi A, F PDI-P menyarankan bahwasannya hal ini belum bisa mendapatkan titik temu, permasalahan ini bisa di bawa ke ranahnya komisi, untuk di rapatkan bersama, kemudian dari pihak sekolah dipanggil satu persatu, setelah itu dari pihak komite, hasilnya kemudian di sampaikan pada Dinas Pendidikan kab kebumen, untuk mencari solusi terbaik.

Khotijah selaku anggota DPRD tegas menyampaikan adanya kesalahan dari pihak komite dan sekolah, dengan bukti adanya peristiwa ini sebelum meminta tasyakuran ini komite mengatakan belum ada rapat dengan wali siswa terlebih dahulu, dan belum adanya kesepakatan setiap siswa di kenakan Rp. 250.000.

Ketua Komite Tuflihun mengatakan kepada Media Banyumaspos.com, Uang tasyakuran tersebut untuk membangun pagar sekolah SD Negeri Sidomukti, ungkapnya.

Penulos : Adiyatama

Next Post

Luar Biasa, Berikut Sederet Prestasi Polres Kebumen Dipimpin AKBP Rudy, Nomor 10 Paling Keren

Sel Okt 27 , 2020
Kebumen – Banyumaspos.com Menjabat sebagai Kapolres Kebumen, siapa yang tidak […]
img 20201027 wa0077