Oknum Perangkat Desa Pageralang Diduga Korupsi Uang PBB

img 20200721 wa0017

BANYUMAS – Banyumas Pos

Hasil pungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan warga melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas Diduga tidak disetorkan selama 5 tahun oleh oknum perangkat.Warga yang sudah merasa membayar adanya SPPT setiap tahunya kini ditagih karena dianggap belum membayar wajib pajak selama 5 tahun yang muncul di tahun 2020, hal ini membuat kaget warga.Dari kejadian tersebut layak dipertanyakan kemana uang pembayaran pajak yang dipungut dari warga.

Salah satu warga masyarakat desa pageralang berinisial SN saat diwawancarai oleh awak media menyampaikan dengan gamblang,bahwa dirinya sudah membayar pajak rutin setiap tahun.

“Saya heran kok masih ada tunggakan pajak sampe 5 tahun dari 2013 sampai 2017”.Kata, SN warga Desa Pageralang.

Dalam kesempatan tersebut dia juga menunjukan bukti SPPT yang sudah dibayar lunas wajib pajak, mengatakan orang yang menariknya merupakan oknum perangkat Desa pageralang.Dari penelusuran awak media, ternyata bukan hanya satu orang wajib pajak yang mengalami hal yang sama namun hampir merata yang terjadi di Desa Pageralang ,dan Masalah ini dibenarkan oleh kepala Desa Pageralang.

H.Sumadi Selaku Kepala Desa Pageralang Saat ditemui mengatakan bahwa masalah pajak di Desa Pageralang memang bermasalah.

“Pajak yang nominalnya kurang lebih Rp 160.000.000,- (seratus enampuluh juta rupuah ) itu semua dipetugas pemungut pajak perangkat saya, hal itu diperkuat oleh surat pernyataan dari para pemungut pajak, yang akan mengembalikan”.Ujar, Sumadi Kades Pageralang.

Adapun penjelasan dari Badan Pendapatan Daerah BPD Kabupaten Banyumas melalui Gian yang mengaku bekerja dibangian penagihan menyampaikan selain Desa Pageralang juga ada desa lain yang masih belum melunasi pajak namun grafikanya berubah tiap tahunya, (13/07/2020).

“Sekarang ada 2 sangsinya, satu sangsi secara Hukum dan Sangsi Secara Sosial, Kalau Sangsi Sosial tinggal datangi saja Perangkatnya suruh mengembalikan, dan sangsi Hukum Laporkan saja, kan begitu, kalau ingin mengetahui data ajukan saja surat ke Kami”.Terang, Gian Pegawai BPD Kabupaten Banyumas.

Sementara warga masyarakat berharap, Dengan adanya permasalahan yang terjadi, Dinas atau lembaga terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus turun ikut menyelesaikanya, sebab masyarakat merasa dirugikan karena sudah membayar pajak namun uang tersebut tidak disetorkan secara benar oleh oknum perangkat Desa dan warga pun masih ditagih lagi.

Sungguh memprihatinkan jika masih ada yang berani melakukan dugaan tindak pidana korupsi padahal di Negara Kesatuan Republik Indonsia NKRI sudah ada berbagai lembaga penegak hukum diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat dan lembaga lainya.Dalam hal tersebut sudah diatur juga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang sering disebut UU tentang Tipikor, UU No. 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Warto)

Next Post

MENTERI KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI RESMIKAN RDF DI CILACAP

Sel Jul 21 , 2020
Cilacap – Banyumas pos Menteri Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, […]
img 20200721 wa0002