MELAWAN SAKSI KOTAK KOSONG

img 20200923 wa0098
Ngawi,banyumas pos–Dengan tidak adanya saksi di dalam pemilihan kepala daerah kotak kosong akan sangat berpotensi memunculkan kecurangan yang berstruktur dan sistematis.hilangnya suara kotak kosong di TPS kemungkinan besar akan terjadi.di mungkinkan karena tidak adanya saksi dan lemahnya fungsi pengawasan di dalam pemilihan,terkait UU yang tidak memberikan ruang bagi saksi kotak kosong akan sangat di mungkinkan akan terjadinya kecurangan dengan hilangnya suara.akan bisa terjadi KPU menolak saksi pilkada dari para relawan kotak kosong,karena kotak kosong itu sendiri di anggap bukan sebagai peserta pemilu.pernah terjadi penolakan di kabupaten pati,karena peraturan KPU yang isinya,orang yang mendapatkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara atas perhitungan suara di TPS ,sesuai peraturan KPU no 14 tahun 2016 psl 1angka 3.jika kotak kosong tidak mewakili pasangan calon lalu mengapa kotak kosong di jadikan lawan dalam percaturan pelkada?jika kita lihat lebih dalam apa sebenarnya yang menjadikan partai kesulitan mencari tokoh calon pasangan? Apakah dengan bersatunya partai hanya memunculkan satu calon di anggap tidak menghamburkan uang negara?sebenarnya kelemahan di dalam tersebut hanyalah ligalitas mandat yang di berikan kepada saksi.di sisi lain bagai mana pengawasan terhadap perolehan kotak kosong? Dan di mana letak mekanismenya?jika semua tidak di atur di dalam mekanisme maka ini bisa di sebut kemiringan demokrasi yang di mana kotak kosong tidak di bela hak haknya.kotak kosong seharusnya di lindungi oleh konstitusi,karena kotak kosong terpampang dalam kartu suara,namun fakta regulasi tehnik tuntutan kotak kosong belom di atur.seharusnya KPU lebih teliti lagi dengan keadaan politik yang semakin berkembang saat ini.ketika pelanggaran terjadi di TPS lalu siapa yang akan menjadi saksi?karena saksi adalah hal yang sangat penting untuk menyelamatkan suara rakyat,seperti yang di amanatkan suara rakyat dan seperti yang di amanatkan UU.karena saksi adalah ujung tombak untuk pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.saksi juga menjadi kunci dan alat bukti jika terjadi sengketa atau gugatan hasil pemilu.jika proses pencatatan,pengawasan,mencermati,mendokumentasi,melaporkan dan memberikan teguran apabila tejadi kecurangan akan tidak dapat di lakukan karena tidak adanya saksi kotak kosong.untuk menjaga keamanan suara kotak kosong penyelenggara dan pengawas pemilu harusnya lebih bisa mensikapi fenomena ini. apabila tidak di sikapi dengan baik bukan tidak mungkin saksi calon tunggal akan bersikap oportunis,mereka menganggap seakan tidak terjadi apa apa karena melihat saksi kotak kosong tidak ada.kecurangan pilkada melawan kotak kosong pada umumnya akan terjadi seperti adanya penambahan suara dan bisa terjadi di beberapa TPS .mencoblos surat suara yang tidak di pakai,adanya intimidasi,praktik money politic serta penggerakan perangkat daerah secara massif di sejumlah wilayah pemilihan.fungsi pengawasan seharusnya mampu melihat dan brani menindak secara tegas pelaku kecurangan dalam pilkada melawan kotak kosong.di mungkinkan kecurangan ini akan terjadi di kota kabupaten yang calonya akan melawan kotak kosong.kecakapan dan profesionalitas penyelenggara akan sangat di perlukan dalam pilkada.ketika penyelenggara pilkada kurang profesional justru akan menimbulkan riak riak politik dengan situasi yang saat ini. sedang para pendukung kotak kosong semakin menjadi jadi menggalang kekuatan untuk penyeimbang melawan calon tunggal.hal ini sebagai bentuk rasa kekecewaan masyarakat yang menganggap kegagalan demokrasi yang telah menciptakan calon tunggal dan rakyat bisa menyalurkan hak demokrasinya di pilkada dengan memilih kotak kosong. ini sah dan di bolehkan dalam peraturan KPU.(oleh heritata analis politik)

Next Post

HUT ke-75 KAI, Pelanggan Cukup Bayar Tiket 75%

Kam Sep 24 , 2020
Puwokerto—(Banyumas Pos)PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tiket sebesar […]
img 20200923 wa0103