Kejari Purwokerto dan Banyumas Sediakan Layanan Konsultasi Hukum Gratis di MPP

img 20200716 wa0061

Purwokerto—(Banyumas Pos)Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Setelah 19 intansi vertikal bergabung memberi pelayanan di Mal Pelayanan Publik, mulai hari ini Kamis (16/07/2020)

Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas membuka layanan konsultasi hukum gratis dan pembayararan tilang serta pengambilan barang bukti pelalanggaran lalu lintas.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Amrin Makruf mengatakan “Meningkatkan pelayanan masyarakat di kabupaten banyumas, akan ditanda tangani kerjasama antara DPST Kabupaten Banyumas dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dan Kejaksanaan Negeri Purwokerto. Dengan adanya dua instansi tersebut di lingkungan pelayanan publik akan memberikan motivasi kepada kami dalam menjadikan mal pelayanan publik menjadi lebih baik dengan didampingi oleh aparat penegak hukum. Sehingga, jika ada kesulitan-kesulitan karena disana ada konsultasi hukum tidak perlu ke kantor, bisa langsung dilakukan disini (Mal Pelayanan Publik).

Ini suatu kebahagiaan bagi kami, kami mohon doa restu dibawah bimbingan dari inspektorat, kami yang sedang BBPK kemarin ditugasi oleh pemerintah daerah untuk menunjuk BBBM dan juga dua unit organisasi lagi UPT RS Ajibarang dan Dindukcapil. Kami mohon doa restunya agar kami dapat menuju ke WBBM dan dua rekan kami bisa BBBK, dan kerjasama ini adalah bagian dari visi misi bupati banyumas yaitu menjadi barometer dalam pelayanan publik.”

img 20200716 wa0062

Sedangkan Kajari Purwokerto Sunarwan, SH, MH menyampaikan “Kerjasama yang kita lakukan ini khususnya dalam rangka jaringan kerjasama antar unsur pemerintah ini tidak lepas dari upaya untuk menghilangkan egosektoral dalam rangka melaksanakan pembangunan karena paradigma lama ini sudah tidak mungkin lagi kita pegang atau kita laksanakan di mana masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan itu ada 5 unsur yang harus dikerjasamakan antara pemerintah dengan unsur pemerintah , pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat ataupun komunitas, dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah dengan media.

Jadi konsep pembangungan ini merupakan salah satu konsep yang meliputi semua jalinan kerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Jadi, apa yang kita bangun hari ini melaksanakan MOU kerjasama dalam rangka mempermudah atau memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik. Kami dari Kajari Purwokerto dan Kajari Banyumas membuka konsultasi dan pelayanan hukum di Mal Pelayanan Publik ini terbuka bagi semua masyarakat.

Silahkan masyarakat untuk datang dan hadir di sini dalam rangka apabila ada permasalahan-permasalahan hukum dapat dikonsultasikan pada kami dan di sini gratis. Yang kedua, kami membuka cabang pelayanan tilang, pemberian bukti, dan pembayaran denda nanti melalui satu pintu . Semua dalam rangka mewujudkan tujuan kita sesama unsur pemerintah yaitu terwujudkan masyarakat yang sejahtera dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Banyumas.”

Sementara Wakil Bupati Banyumas Drs Sadewo Tri Lastiono mengatakan “Saya atas nama pemerintah Banyumas mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Purwokerto dan Kepala Kejaksaan Banyumas atas tertanda tanganinya kerjasama ini. Semoga hal ini menjadi awal yang baik untuk melanjutkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto demi mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas bagi masyarakat . Menuju desentralisasi ditandai dengan kebijakan otonomi daerah yang bertumpu pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai Dasar desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tujuan diterapkannya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Reformasi Birokrasi yang pada hakekatnya upaya untuk melakukan perubahan secara mendasar sistem penyelenggaraan milik pemerintah terutama yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan guru sumber daya manusia. Dengan adanya Reformasi Birokrasi diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang semakin baik.” pungkasnya (Lia)

Next Post

Rumah Nenek Runtikah Disurvey Sedulur Kebumen Untuk Bedah Rumah

Kam Jul 16 , 2020
Ambal—(Banyumas Pos)Kegiatan komunitas Sedulur Kebumen yang bekerja sama dengan TNI […]
img 20200716 wa0059