FGD Dalam Rangka Penyusunan Akademik Raperda

Kebumen—( Banyumas Pos),Kamis,7/11/2019 Dinsos dan PPKB Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 mengadakan FGD dalam rangka penyusunan Perda Disabilitas.Acara ini di bukan oleh Setya Birawa,S.H (Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial),dan Narasumber Dr.dr.Warih Andan Puspitosari,M.Sc,Sp.KJ(K) Lektor/3C dan Dr.Arni Surwanti.,M.Si Lektor /lll C dan dihadiri oleh OPD,Organisasi Disabilitas,SLB,Perguruan Tinggi,Sekolah Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi,RS.

Penyandang disabilitas masih belum dapat menikmati hak-haknya Hal ini disebabkan karena persepsi sebagian kesan masyarakat termasuk pemerintah yang masih tidak dan tidak dapat dalam memandang disabilitas sejarah nasional Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat kebijaksanaan tersebut masih menggunakan pendekatan bantuan atau karet dan belum menggunakan pendekatan yang berbasis HAM sehingga belum mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam wawancaranya dengan Wartawan Setya Birawa.S.H mengatakan, FGD ini dilaksanakan karena sangat penting, jadi ini untuk menjamin pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara luas tanpa diskriminasi untuk keberagaman ini perlu adanya sebuah jaminan peraturan sehingga dengan peraturan ini nantinya tidak hanya pemerintah saja tetapi swasta dan masyarakat juga ikut memberikan Apa pelayanan ini kepada masyarakat khususnya adalah penyandang disabilitas .
Dan ini adalah sebuah rangkaian menuju Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten inklusi salah satunya adalah menyusun peraturan perundang-undangan Perda,ini nantinya ketika sudah diundangkan akan memberikan amanah kepada pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya terutama kepada OPD yang menangani khususnya adalah bidang pendidikan bidang kesehatan ketenaga kerjaan,sosial politik kepada masyarakat agar masyarakat.
Nantinya apa yang terjamin haknya kesetaraannya di dalam berpartisipasi dalam pembangunan ini,sebagai contoh misalnya di bidang pendidikan dengan di undangkannya dengan terbitnya Perda ini nanti akan memberikan amanah,mulai pendidikan SD SMP dan SMA tidak boleh tidak harus menjadi sekolah inklusi artinya dan tidak boleh menolak ketika misalnya ada warga yang di fabel untuk sekolah di sekolah tersebut.
sebagai contoh di bidang Ketenagakerjaan seperti kemarin kita sudah mengundang 50 perusahaan untuk memberikan fasilitas Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen untuk bisa bekerja di perusahaan yang masing-masing ini pun artinya ada kesetaraan antara yang difabel dan non difabel untuk bisa bekerja,karena teman-teman difabel ini juga mempunyai kelebihan.
Sebuah contoh temen-temen tuli kira-kira di dalam sebuah perusahaan cocoknya di fokus dan lebih luar biasa misalnya quality control maupun teller seperti itu kalau,misalnya teman-teman kita yang tunanetra, biasanya cocoknya adalah di komunikasi. (Lia)

Berita Terkait

Leave a Comment