DIDUGA ADA KECURANGAN DI PPKD DESA MALEBER PENGACARA KANG DIKI MINTA BPMD CIANJUR ULANG PENILAIAN BAKAL CALON KADES

img 20200127 wa0019

img 20200127 wa0022

DIDUGA ADA KECURANGAN DI PPKD DESA MALEBER PENGACARA KANG DIKI MINTA BPMD CIANJUR ULANG PENILAIAN BAKAL CALON KADES

CIANJUR (Banyumas Pos)

Bertempat di kantor Bandung Lawyers Club (BLC) jl. Prof.Moch Yamin no 17 Lt 2. Pengacara Fastawati popy.S.Sy,SH,MH sebagai kuasa Hukum dari Iwan Kurniawan,SH salah satu Bakal Calon Kepala Desa yang gugur di tes Akademik yang diselenggarakan di UNSUR tanggal 19/01 yang lalu, meminta BPMD Cianjur untuk mengulang penilaian bakal calon kepala Desa Maleber yang telah merugikan kliennya, hal itu disampaikan ketika diwawancari awak media senin,27/01/20.

Permintaan penilaian ulang calon kepala desa Maleber tertulis dalam surat Kuasa khusus bernomor : 02/BLCI/.Kab.Cjr/I/2020. Dan surat laporan adanya kecurangan yang di tujukan kepada Kepala Dinas BPMD Cianjur, dengan tembusan kepada Camat Karangtengah,Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur,Bawaslu Cianjur,KPU Cianjur,Polres,Kejaksaan Cianjur,Pengadilan Negeri Cianjur,Bupati Cianjur dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur.

Iwan Kurniawan,SH atau yang akrab dipanggil Kang Diki didampingi pengacara dan para pendukungnya mendatangi kantor BPMD Cianjur untuk menemui kepala Dinas BPMD Ahmad Danial namun karena beliau sedang rapat dan kebetulan ada sedikit insiden jadi pertemuannya dijadwal ulang.

Hal itu dibenarkan oleh pengacara kang Diki yaitu Fastawaty Popy ” hari ini kami memang sudah ada janji mau ke kantor BPMD untuk bertemu dengan Kadis BPMD, namun ada sedikit insiden dimana para pendukung Kang Diki tidak diijinkan melakukan unjuk rasa, mereka adalah pendukung yang memprotes atas kecurangan yang terjadi pada usungannya (Kang Diki) karena kecurangannya sangat mencolok sekali ” ungkapnya.

Kekalahan Iwan Setiawan,SH di tes Akademik penetapan Calon kades yang lalu diduga disebabkan oleh tidak diakuinya pengalaman kerja di BPN oleh PPKD desa Maleber dengan alasan karena tidak memiliki SK sehingga kliennya kehilangan 5 poin nilai dan berbuntut gugurnya syarat untuk masuk 5 bakal calon yang ditetapkan menjadi calon tetap pilkades 23 februari mendatang.

Fastawati popy.S.Sy,SH,MH menegaskan ” kami harus bertemu dengan kepala Dinas BPMD dan menuntaskan masalah ini, walaupun pemilihan kepala desa tidak ada aturan Gakum, akan tetapi sesuai perbub no 41 bahwa sengketa di pilkades bisa diselesaikan melalui Dinas terkait dan pemerintahan tingkat kecamatan dan itu semua sudah ditempuh, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya,berarti tidak adanya itikad baik”ungkapnya.

Kami akan melakukan upaya hukum atas kejadian ini dan upaya upaya seterusnya”pungkas Fastawati.(red.taufik winata)

Next Post

SILATURAHIM KAPOLRESTA BANYUMAS DENGAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DUKUH WALUH

Sen Jan 27 , 2020
SILATURAHIM KAPOLRESTA BANYUMAS DENGAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DUKUH WALUH Banyumas, […]
img 20200127 wa0011