Camat Bawang Anggap Pemberhentian Kadus Jauhari Umar Sudah Sesuai Prosedur

img 20201104 wa0009

BANJARNEGARABanyumaspos.com

Pasca beredarnya kabar miring pemecatan perangkat desa Kadus II Desa Masaran kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara secara sepihak Membuat kades Masaran Turoyo sampai berita ini diturunkan belum mau angkat bicara. Ditemui diruang kerjanya Turoyo Kades Masaran tidak ada diruang kerjanya namun dirinya sedang ada acara luar kantor, namun melalui Sekdes Desa Masaran Kusmiyati mengaku sangat prihatin dengan pemberitaan tanpa konfirmasi oleh sejumlah media online sehingga pemberitaan tersebut dinilainya tidak berimbang dan cenderung merugikan dirinya sebagai kades. “Saya selaku sekdes atas nama Kades secara merasa sangat dirugikan dengan munculnya pemberitaan tanpa konfirmasi kepada saya sehingga berita menjadi tidak imbang, disana disebutkan bahwa tidak ada saran dan pendapat dari BPD terkait sangksi yang mau diberikan kepada Kadus tersebut, padahal BPD SP 1-3 kita tembusin, suratnya saya yang menyerahkan, terkait pemberhentian adalah mutlak kewenangan Kades, BPD tidak dimintai saran, sesuai UU Desa dan Permendagri,”Kata Kusmiyati. Selasa (03/11/2020) dikantornya.
Menurutnya, Surat Keputusan (SK) terhadap kepala dusun (Kadus) II sudah sesuai prosedur yang ada. dan tidak murni sepenuhnya pemberhentian karena sudah adanya rekomendasi dari camat sesuai Perbup No 38 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” coba anda pelajari, salah prosedurnya di mana.” ungkapnya.
“Kadus Jauhari Umar ini sejak SP 1 dan 2 kita sudah peringatkan agar supaya memperbaiki kinerja dan absen kehadirannya, kalau mau meminta tunjangan siltap yang tiga bulan, dasarnya pencairan adalah daftar hadir dan rekomendasi dari camat, Uangnya yang jelas masih ada di Kas Desa, dan tidak akan digunakan ,’’Terangnya. Surat peringatan ditulis oleh saya, menurutnya dari hasil evaluasi atas kinerja sudah tidak mengindahkan Surat Peringatan 1 pada 13 April 2020, sampai pada peringatan ke -3 seperti Tidak mematuhi dan mentaati jam kerja, meninggalkan kantor tanpa kejelasan, tidak menjalankan tupoksi serta loyalitas terhadap Desa Masaran kurang.” Menurut kami sesuai prosedur dan aturan UU desa, Permendagri No 67/2017 Perda 28 tahun 2017, Perbup 23 tahun 2017 dan Perbup no 38 tahun 2018 sesuai dengan rekom Camat No 141.3/91/Kec Bw/2020 tertanggal 09 Oktober 2020. Dan Kalau dikaitkan dengan Tower sekdes tidak ada kapasitas dan tanyakan kepada Kades kalau akar masalah kinerja dari tower,” pungkas Sekdes.

img 20201104 wa0012
Ditempat lain Camat Bawang Dra Siti Juariah, MM mengatakan bahwasanya tentang pemberhentian Kadus II Masaran Jauhari Umar sudah melalui mekanisme yang sesuai aturan Karena sudah beberapa kali diperingatkan namun perangkat tersebut justru tidak memperbaiki dari tingkat kehadirannya maka perlu dilakukan pengambilan keputusan yang jelas.” Dalam suatu organisasi kalau ada yang tidak disiplin dan sudah diperingatkan namun tidak memperbaiki maka perlu dilakukan tindakan dari pimpinan, terkait ketidak cocokan dari adanya pembangunan tower, saya tidak ada kapasitas untuk menerangkan, yang jelas Rekomendasi untuk pemberhentian kami sudah mengeluarkan, “ tegasnya diruang kerjanya kepada wartawan. Camat Bawang berharap dari Pemberitaan di media online berharap kegaduhan tersebut menjadi pembelajaran dan menjadikan pemerintah desa lebih kompak untuk kesejahteraan masyarakat desa Masaran. “Untuk mitra Kami dari media saya harap juga memunculkan pemberitaan yang sifatnya mengedukasi masyarakat, karena membangun sebuah daerah tanpa peran kawan – kawan media itu juga mustahil, kami sebagai Camat berharap bantuan rekan – rekan media dalam membangun desa –desa di kecamatan Bawang kedepan,’’Pungkasnya.

img 20201104 wa0010

Sementara pemberhentian Kadus Jauhari Umar karena dikaitkan dengan masalah ketidakcocokan kinerja asal muasal dari adanya pembangunan Tower di Wilayah Dusun II ini menurut Jauhari dibenarkan. Awalnya dana kompensasi pembangunan itu diperuntukan oleh Masyarakat lingkungan terkena dampak dari Tower kepada RW setempat, namun dikabarkan, “ Saya dikira menerima dari pengembang, padahal penggembang langsung kepada RW dan warga yang terima dampak tersebut, dan Kades menginginkan pengembang menyerahkan kepadanya tetapi pengembang malah langsung ke warga, “ ceritanya. Ketua BPD Desa Masaran Sutirman dirumahnya mengatakan kepada wartawan bahwasanya badan perwakilan desa cuma mendapatkan tembusan surat namun tidak dimintai untuk musyawarah terkait sanksi yang diberikan kepada Kadus tersebut.” Saya Cuma dikasih tembusan SP 1-3 serta SK pemberhentian dan tidak dimintai musyawarah dan pendapat saran terkait pemberhentian kadus tersebut,” Saya malah berpkir, ini akan menjadi masalah dan pemberitaa, “ tegasnya.

Penulis : Suryono

Next Post

Semangat Gibran Rakabuming Dalam Menghadapi Pilkada Solo 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19

Rab Nov 4 , 2020
Solo – Banyumaspos.com Seperti yang diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 […]
img 20201104 wa0013